LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM



Penulis :
Lukman Hidayatullah, S.T., M.Pd.
Guru SMKN 2 Kota Serang

Landasan pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Standar nasional pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar nasional pendidikan harus ditingkatkan secara berencana/berkala dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan kebutuhan masyarakat serta tantangan global dan dievaluasi keberhasilannya. Komponen standar nasional pendidikan diantaranya :

§   Standar isi.

§   Proses.

§   Kompetensi lulusan.

§   Tenaga kependidikan.

§   Sarana dan prasarana.

§   Pengelolaan.

§   Pembiayaan.

§   Penilaian pendidikan.

 

Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan :

§   Pengembangan Kurikulum.

§   Tenaga Kependidikan.

§   Sarana dan Prasarana.

§   Pengelolaan.

§   Pembiayaan.

 

Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan, sebelumnya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) yang kemudian diganti oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP).

Prinsip pengembangan kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Aspek - aspek pengembangan kurikulum harus disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

§   Peningkatan iman dan takwa.

§   Peningkatan akhlak mulia.

§   Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik.

§   Keragaman potensi daerah dan lingkungan.

§   Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.

§   Tuntutan dunia kerja.

§   Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

§   Agama.

§   Dinamika perkembangan global.

§   Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.


Komponen – komponen yang wajib termuat pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah:

§   Pendidikan agama.

§   Pendidikan kewarganegaraan.

§   Bahasa.

§   Matematika.

§   Ilmu pengetahuan alam.

§   Ilmu pengetahuan sosial.

§   Seni dan budaya.

§   Pendidikan jasmani dan olahraga.

§   Keterampilan/kejuruan.

§   Muatan lokal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disamping mata pelajaran-mata pelajaran jurusan, komponen wajib yang termuat pada kurikulum pendidikan tinggi diantaranya adalah:

§   Pendidikan agama.

§   Pendidikan kewarganegaraan

§   Bahasa.


PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.


KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM

Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum selanjutnya diatur dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.”

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 “mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara luas, termasuk di dalamnya mengenai kurikulum.”

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 melakukan perubahan pada beberapa pasal dalam PP Nomor 57 Tahun 2021, termasuk yang berkaitan dengan muatan kurikulum.

Muatan kurikulum adalah isi atau materi pembelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

 

KAIDAH, DASAR KETENTUAN DAN PERTIMBANGAN AHLI DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM.

·         Relevansi dan Kontekstualisasi:

Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Budaya (IPTEKSB): Kurikulum harus selalu diperbarui agar selaras dengan kemajuan IPTEKSB yang pesat. Ahli akan mempertimbangkan bagaimana perubahan ini memengaruhi materi, metode pembelajaran, dan keterampilan yang dibutuhkan lulusan.

Kebutuhan Dunia Kerja/Industri: Adanya perubahan tuntutan kompetensi dari dunia kerja mengharuskan SNP dan kurikulum beradaptasi untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing dan berkontribusi.

Karakteristik Peserta Didik: Pertimbangan mengenai perkembangan psikologis, kognitif, dan sosial peserta didik di berbagai jenjang pendidikan untuk memastikan kurikulum sesuai dengan tahapan tumbuh kembang mereka.

Keragaman Potensi Daerah dan Lingkungan: Kurikulum harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi kekhasan dan potensi lokal, sehingga pendidikan tidak hanya berpusat pada satu model saja.

Dinamika Perkembangan Global: Isu-isu global seperti perubahan iklim, keberlanjutan, literasi digital, dan kompetensi abad 21 (Diantaranya berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi) menjadi pertimbangan penting agar lulusan mampu bersaing di kancah internasional.

 

·         Efektivitas dan Efisiensi Implementasi:

Kesesuaian dengan Tujuan Pendidikan Nasional: Perubahan harus konsisten dengan visi dan misi pendidikan nasional yang termaktub dalam UU Sisdiknas.

Keberlanjutan dan Keberterimaan: Memastikan bahwa perubahan tidak menimbulkan gejolak yang terlalu besar di lapangan dan dapat diterima oleh pemangku kepentingan (guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat).

Ketersediaan Sumber Daya: Pertimbangan terhadap ketersediaan guru, sarana-prasarana, dan anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi standar baru.

Hasil Evaluasi Kurikulum Sebelumnya: Data dan temuan dari evaluasi implementasi kurikulum dan SNP sebelumnya menjadi dasar penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan yang perlu diperbaiki atau dipertahankan.

 

·         Filosofi dan Teori Pendidikan:

Penguatan Karakter dan Nilai Kebangsaan: Penekanan pada pembentukan profil Pelajar Pancasila, peningkatan iman dan takwa, serta akhlak mulia sebagai bagian integral dari tujuan pendidikan.

Pembaruan Pendekatan Pembelajaran: Mendorong metode pembelajaran yang lebih inovatif, partisipatif, dan berpusat pada peserta didik.

Aspek Psikologis dan Sosiologis: Mempertimbangkan bagaimana individu belajar (psikologi belajar) dan bagaimana masyarakat berinteraksi dan berkembang (sosiologi pendidikan) dalam merancang isi dan proses pendidikan.

 

Daftar Pustaka :

Mulyasa, E. (2013). Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013. PT. Remaja Rosdakarya.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003). Diakses dari chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf

Suherman, A. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka: Teori dan praktik Kurikulum Merdeka Belajar Penjas SD. Indonesia Emas Group.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KURIKULUM MERDEKA

Gambar
Penulis : Lukman Hidayatullah, S.T., M.Pd. Guru SMKN 2 Kota Serang. KURIKULUM MERDEKA Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum terbaru yang sedang diimplementasikan secara bertahap di Indonesia. LATAR BELAKANG Kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai respons terhadap berbagai tantangan dan kebutuhan transformasi pendidikan, terutama setelah pengalaman pandemi COVID-19 yang menyoroti pentingnya fleksibilitas dan relevansi pembelajaran. Latar belakang utama pengembangannya meliputi: 1. Pembelajaran yang Kaku dan Terlalu Padat: Kurikulum sebelumnya (K-13) dinilai terlalu padat konten dan kaku, menyebabkan guru kesulitan mendalaminya dan siswa merasa jenuh. Target kompetensi yang banyak seringkali membuat guru terburu-buru menyelesaikan materi tanpa memperhatikan kedalaman pemahaman siswa. 2. Ketertinggalan Pembelajaran ( Learning Loss ): Pandemi COVID-19 memperparah masalah learning loss dan kesenjangan belajar. Diperlukan kurikulum yang lebih adaptif dan memungkinkan guru untuk ...
Baca selengkapnya

KURIKULUM KTSP

Gambar
Penulis : Lukman Hidayatullah, S.T., M.Pd. Guru SMKN 2 Kota Serang. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 muncul sebagai respons terhadap tuntutan desentralisasi pendidikan di Indonesia, memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. KTSP merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004. KBK dinilai terlalu sentralistik dan kurang mengakomodasi keberagaman kondisi sekolah di seluruh Indonesia. Dengan KTSP, diharapkan sekolah lebih mandiri dalam mengelola pendidikan, termasuk dalam pengembangan kurikulum.   TUJUAN KTSP 2006 Secara umum, tujuan KTSP adalah: 1. Memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian otonomi dalam pengembangan kurikulum, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan. 2. Meningkatkan mutu pendidikan melalui partisipasi aktif warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan da...
Baca selengkapnya

KURIKULUM 1975

Gambar
Penulis : Lukman Hidayatullah, S.T., M.Pd. Guru SMKN 2 Kota Serang. KURIKULUM 1975 Kurikulum 1975 merupakan salah satu kurikulum penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini menandai pergeseran paradigma dalam pengembangan kurikulum, dengan penekanan yang kuat pada efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Berikut adalah ulasan lengkap mengenai Kurikulum 1975.   LATAR BELAKANG Kelahiran Kurikulum 1975 dilatarbelakangi oleh beberapa faktor utama: 1. Pengaruh Konsep Manajemen (MBO) : Adanya pengaruh konsep Management by Objective (MBO) yang populer saat itu. Konsep ini menekankan pada perumusan tujuan yang jelas, terukur, dan dapat dicapai. 2. Tuntutan Pembangunan Nasional : Pembangunan nasional yang pesat sejak Pelita I (1969) membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. 3. Evaluasi Kurikulum Sebelumnya (Kurikulum 1968) : Kurikulum 1968 dinilai masih bersifat teoretis dan kurang mengaitkan...
Baca selengkapnya